OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kini menjadi alat penting dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara online dan terintegrasi.

Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dra. Novalina, M.M, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Penguatan Implementasi SIPD-RI. Acara ini dianggap penting untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi Tengah.

“Diharapkan implementasi SIPD-RI semakin dinamis, efektif, dan transparan,” kata Novalina saat membuka acara yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel, Sabtu (14/9).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri, Erikson P. Manihuruk, S.Kom., M.Si, yang juga menjadi narasumber.

Dalam sambutannya, Sekprov Novalina menegaskan bahwa penerapan SIPD-RI merupakan langkah signifikan dalam transformasi digital pemerintahan.

Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan implementasi SIPD-RI.

“Saya ucapkan terima kasih kepada kabupaten dan kota yang telah menerapkan SIPD-RI secara penuh,” ujar Novalina, mengapresiasi komitmen dari seluruh pihak.

Ia juga menambahkan bahwa penerapan SIPD-RI adalah kebutuhan zaman yang tidak dapat dihindari.

“Jika ada yang menolak atau ragu-ragu, itu sama saja dengan orang kuno di zaman modern ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kapusdatin Kemendagri, Erikson P. Manihuruk, menyebutkan bahwa SIPD-RI adalah alat transparansi dan integrasi antara keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Aplikasi ini membantu Pemerintah Sulawesi Tengah dalam memastikan pembangunan daerah yang lebih terukur, terarah, dan transparan.

“Melalui penggunaan SIPD-RI, anggaran yang mubazir dapat dicegah karena adanya pengendalian yang lebih ketat. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi program atau kegiatan yang tidak penting dan bukan prioritas,” jelas Erikson.

Ia juga mendorong agar Bank Sulteng segera mempercepat tahapan System Integration Testing (SIT) guna mendukung penuh implementasi SIPD-RI ke dalam layanan perbankan di daerah tersebut.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Bahran, S.E, M.M, beserta jajaran, Kepala BPKAD kabupaten/kota, pejabat pengelola program dan keuangan, serta operator SIPD-RI dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulawesi Tengah.**

*) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News

Jum Amar