OBORMOTINDOK.CO.ID. Luwuk- Komisi 1 DPRD Banggai menggelar rapat kerja bersama Badan Akreditas Nasional (BAN) Sekolah Madrasah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 6 Juni 2023.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap didampingi anggota Bahtiar Pasman, Samiun L Agi, Sri Tiah, Suparno, dan dihadiri Ketua BAN MS Provinsi Sulteng Dr. Ghazali Lembah, perwakilan Disdikbud Banggai, Camat Bunta, Camat Balantak, Camat Mantoh, serta beberapa perwakilan camat, Pengawas, dan Kepala Sekolah.
Dalam penyampaiannya, Dr. Gazali Lembah, M.Pd, mengatakan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banggai, sekolah harus di akreditasi agar mutu pendidikan bisa meningkat.
Selaku ketua BAN Sekolah Madrasah Sulawesi Tengah, Dosen Unhas ini menyampaikan agar proses penilaian dilakukan secara konferehensip. Sekolah harus dikontrol agar tidak semaunya membentuk peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan pemeintah.
Untuk Kabupaten Banggai saat ini memiliki sekolah madrasah sebanyak 633. Angka ini merupakan jumlah terbesar kedua setelah Kabupaten Parimo.
“Kami mempunyai sekitar 150 asesor yang akan turun memverifikasi sekolah. Akreditasi ini merupakan kegiatan kelayakan program,”.
Untuk Kabupaten Banggai saat ini, terdapat sekitar 117 sekolah yang belum terakreditasi. Dari angka tersebut, sekitar 20 persen yang belum mengisi formulis sebagai syarat akreditasi.
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Wanto Kulap, menyampaikan, ada sekitar 100 miliar lebih anggaran dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai saat ini.
Wanto menyarankan, agar anggaran yang ada tersebut, jangan hanya dialokasikan untuk fisik, tapi harus ada juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dimaksudnya, agar kualitas pendidikan di daerah bisa meningkat.
Dalam kesempatannya, Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdikbud Kabupaten Banggai, Rudi Budaya mengungkapkan, sesuai data, ada 104 sekolah yang menjadi sasaran akreditasi tahun ini terdiri dari SD 79, dan SMP 25 sekolah.
“Kami sudah melakukan pendampingan terhadap sekolah yang kesulitan mengisi daftar akreditasi,” katanya.
Ia mengakui, dalam proses akreditasi, ada beberapa sekolah yang terbentur masalah jaringan. Dikarenakan pengisian formulir akreditasi menggunakan sistem online. Dan kerja pengisian ini adalah bagian operator sekolah.
“Kami sadari bahwa banyak sekolah yang tidak merespon secara baik persoalan akreditasi. Saat ini kami juga telah mengupayakan untuk memfasilitasi sekolah untuk mempersiapkan proses akreditasi,” ujarnya.***
**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.
Tim Redaksi